HARI JADI DEMAK

Raden Fatah sebagai Sultan Pertama Kasultanan Demak Bintoro adalah Keturunan Majapahit, yaitu putra Prabu Kertabumi dengan putri Cempa. Sewaktu ia masih dalam kandungan, ibunya dihadiahkan kepada Aria Damar penguasa Palembang. Oleh sebab itu Raden Fatah dilahirkan di Palembang.

Setelah Dewasa Raden Fatah berguru kepada Sunan Ampel. Ia dijadikan menantu dan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Nyai Ageng Maloka. Atas perintah gurunya, Raden Fatah dan keluarganya bermukim di Glagah Wangi atau Bintoro untuk menyiarkan agama Islam. Tak lama kemudian Raden Fatah bersama Sunan Ampel pergi ke Majapahit untuk menghadap prabu Kertabumi. Raden Fatah menceritakan asal usulnya dan menceritakan bahwa tujuan membuka Glagah Wangi atau Bintoro tidak bermaksud memerangi Majapahit tetapi hanya akan menyiarkan agama Islam.

Mendengar hal tersebut Prabu Kertabumi kemudian mengakuinya sebagai putra dan mengijinkan Raden Fatah untuk meneruskan membuka hutan Glagah Wangi atau Bintoro dan mendirikan masjid. Setelah itu daerah tersebut berkembang dan penduduknya bertambah banyak. Raden Fatah lalu diangkat menjadi Adipati Notopraja. Baca lebih lanjut

ASAL KOTA DEMAK

Asal nama Kerajaan Demak dari beberapa pendapat lain :
a. Menurut Solochin Salam, “Demak” berasal dari bahasa Arab “Dhima” berarti sesuatu yang mengandung air. Ini adalah kenyataan bahwa daerah Demak banyak mengandung air, semua itu karena banyaknya rawa dan tanah payau, sehingga di Demak banyak telaga tempat menampung air.
b. Menurut Hamka, “Demak” berasal dari bahasa Arab “Dama” yang berarti air mata. Betapa tidak dipungkiri betapa sulitnya dan susahnya mengembangkan dan menyiarkan agama Islam pada waktu itu, sebab agama terlebih dahulu sudah dihayati dan diamalkan oleh masyarakat Jawa yaitu Agama Hindhu, Budha, Animisme, dan Dinamisme. Sehingga juru dakwah banyak yang prihatin, tekun, dan selalu menangis kepada Allah,memohon petunjuk serta kekuatan dari-Nya. Baca lebih lanjut

BUDAYA ORGANISASI

Nama Program : Pendidikan dan pelatihan teknis pengembangan budaya kerja dan outbond.

Deskripsi Program:

Budaya organisasi merupakan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan ( Sondang P.Siagian,1995). Oleh karena itu budaya organisasi birokrasi akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi; menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasai; menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan  organisasi; menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh para anggota organisasi; menentukan cara-cara kerja  yang tepat, dan sebagainya.

Baca lebih lanjut

BUDAYA ORGANISASI (BIROKRASI) PELAYANAN PUBLIK

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sumber daya manusia yang bekerja dalam birokrasi pemerintahan, mempunyai peran yang sangat strategis.yaitu sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Namun peran ini belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh PNS yang bekerja pada organisasi pemerintah. Sinyalemen terhadap ketidak berdayaan mereka melalui birokrasinya dalam menghadapi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik sudah dirasakan sejak lama. Oleh sebab itu perubahan  struktur, fungsi, finansial dan personalia dari organisasi birokrasi sangat diperlukan, yang diikuti pula oleh perubahan  budaya organisasi birokrasi dan perilaku manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Apabila perubahan ini dapat terwujud, maka apa yang diharapkan dalam orientasi efektivitas pelayanan publik yang dilaksakanan  oleh organisasi pemerintahan akan dapat tercapai.     

       Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program-program pembangunan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali diartikulasikan berbeda oleh masyarakat. Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik) diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya dalam hal pelayanan publik).

Dalam perkembangan saat ini  menunjukkan bahwa peran birokrasi pemerintah justru dipertanyakan di hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan. Telah melembaganya korupsi, kolusi dan nepotisme pada hampir semua lembaga pemerintah, pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang terjadi telah menyebabkan Indonesia sulit keluar dari krisis  yang sedang terjadi. Rendahnya kualitas pelayanan prima telah menjadi hallmark dari birokrasi di tanah air. Rendahnya produktivitas, lemahnya daya saing dan inefisiensi merupakan sebagian potret dari rendahnya kapasitas dan kinerja  manajemen publik.

Khusus berkaitan dengan birokrat pemerintah, banyaknya persoalan yang timbul dalam pemerintahan selama ini menunjukkan rendahnya kemampuan dan ketiadaan sikap dari aparatur untuk mencoba peduli dan membantu masyarakat serta pengguna jasa pemerintahan lainnya dalam memenuhi kebutuhannya.  Disamping itu, kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) telah menjadi isu yang mendasari pelayanan publik selama ini tidak sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Dampak keseluruhan permasalahan dalam birokrasi pemerintah tersebut dapat menurunkan legitimasi pemerintah dan pada gilirannya dapat mempengaruhi efektifitas pemerintahan yang berkuasa.  

Berbagai permasalahan tersebut di atas, menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah dewasa ini baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanan dan sumber daya aparatur.

Birokrasi pemerintahan yang ada sejak jaman penjajahan Belanda dimaksudkan untuk melayani kepentingan pemerintah jajahan, bukan melayani masyarakat. Namun paradigma sekarang birokrasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat, bukannya minta dilayani oleh masyarakat. Namun tidak mudah mengubah budaya yang telah tertanam selama lebih dari 350 tahun tersebut. Pemerintah  Kabupaten Demak sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan di Indonesia menghadapi kondisi yang sama pula, sehingga muncul pertanyaan menarik aspek budaya organisasi apa sajakah yang saat ini tumbuh dan berkembang pada organisasi Pemerintahan di Kabupaten Demak? Apakah sudah sesuai dengan tuntutan jaman sekarang?  dan bagaimana birokrasi pemerintahan melakukan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan tuntutan jaman tersebut?